UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia: Panduan Lengkap untuk Bisnis
Form enquiry, akun pelanggan, dan sistem order dapat memproses data pribadi. Panduan ini membantu tim website memetakan pekerjaan teknis berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022, tanpa menggantikan penilaian hukum atas kasus bisnis tertentu.
Ditinjau dan diperbarui: 13 Oktober 2026.
Mulai dari inventaris pemrosesan
Catat setiap lokasi pengumpulan data: form, database akun, chat, Analytics, log, backup, dan layanan pihak ketiga. Tuliskan data yang diambil, tujuan, penerima, penanggung jawab, serta masa simpan. Hindari meminta informasi tambahan hanya karena formulir dapat menampungnya. Inventaris yang jelas memudahkan tim mengurangi data yang tidak diperlukan.
Tentukan dasar dan tujuan
Pasal 20 mewajibkan dasar pemrosesan data pribadi. Persetujuan bukan satu-satunya dasar; penerapannya bergantung pada kegiatan dan ketentuan yang sesuai. Kebijakan privasi perlu menjelaskan proses nyata, bukan menyalin teks generik. Tim hukum dan operasional perlu menyepakati dasar, tujuan, serta cara pengguna mengajukan permintaan.
Batasi akses dan retensi
Pisahkan akun admin, customer service, dan pengguna biasa. Catat siapa yang dapat melihat atau mengekspor data. Terapkan akses minimum, pembaruan keamanan, dan proses pencabutan akses staf. Retensi perlu mencakup database aktif, ekspor spreadsheet, log, dan backup; penghapusan dari satu layar belum tentu menghapus semua salinan.
Uji hak pengguna dan vendor
Siapkan jalur permintaan akses, koreksi, atau penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi identitas pemohon tanpa mengumpulkan data berlebihan. Periksa peran vendor dan ketentuan pemrosesannya; lokasi penyimpanan, subprosesor, dan transfer lintas negara perlu ditinjau berdasarkan aktivitas sebenarnya. Jangan menganggap memasang checkbox otomatis membuat sistem patuh.
Siapkan prosedur kegagalan pelindungan data
Pasal 46 mengatur pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam dalam hal kegagalan pelindungan data pribadi. Prosedur internal perlu menjelaskan eskalasi, pencatatan fakta, serta pihak yang menyusun dan menyampaikan pemberitahuan. Jangan menunggu insiden untuk menentukan pemilik keputusan. Rincian kewajiban perlu diperiksa pada naskah undang-undang dan aturan yang berlaku.
Koreksi informasi tentang sanksi
Pasal 57 ayat (3) menyebut denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Pasal tersebut tidak menetapkan batas umum Rp 70 miliar. Ketentuan pidana berada pada bagian terpisah dan bergantung pada perbuatan. Artikel ini tidak menyimpulkan sanksi yang akan dikenakan pada kasus tertentu.
Contoh rancangan teknis yang dapat diperiksa
Pada form enquiry, cukup minta informasi yang diperlukan untuk merespons. Di sistem berperan seperti EPN ATRACK dalam portofolio SWY, hak akses merupakan pola desain yang relevan; bukan bukti sertifikasi kepatuhan PDP. Uji apakah akun tanpa izin dapat membuka data lain, apakah ekspor tercatat, dan apakah data sensitif terhindar dari URL serta event Analytics. Dokumentasikan hasil dan tindak lanjut.
Sumber dan referensi praktis
Gambar sampul adalah ilustrasi. Saran implementasi merupakan analisis editorial SWY; contoh tidak menyatakan lokasi klien atau menjamin hasil.
